Keputusan sepihak Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menghukum klub-klub Liga 1 terkait aturan larangan kehadiran suporter tamu mengusik akal sehat saya. Tidak semata karena mekanisme jatuhnya vonis yang semau Komdis sendiri. Pun karena latar belakang munculnya aturan yang rasanya sangat dipaksakan.
Sudah beberapa musim ini Komdis bersidang layaknya pengadilan sesat. Tidak ada pemanggilan ”terdakwa’’, mendengarkan keterangan ‘’saksi’’ atau kesempatan membela diri. Tahu-tahu Komdis bersidang dan menjatuhkan beragam sanksi. Mulai dari peringatan keras, larangan bermain, sampai denda uang, dengan nominal semau Komdis sendiri.
Bahkan, dalam beberapa vonis, Komdis menegaskan tidak ada upaya banding. Entah apa alasannya. Sekali lagi, semau Komdis sendiri! Kediktatoran macam apa ini. Sudah pengadilannya sepihak, vonisnya pun tidak bisa dibanding. Terus apa fungsinya Komisi Banding (Komding) yang juga bagian dari badan yudisial PSSI?
Di luar konteks bahwa Komdis menghukum semaunya sendiri, aturan larangan kehadiran suporter tamu memang memantik kontroversi. PSSI berkilah regulasi ini adalah bagian dari transformasi sepak bola Indonesia paska Tragedi Kanjuruhan. Harapannya, pertandingan jadi lebih kondusif. Tapi, aturan itu hanya sebatas deretan huruf yang terangkai menjadi kata-kata saja. Tidak ada teknis lebih detail saat mengaplikasikan di lapangan.
Bagaimana cara mencegah kehadiran tim tamu ketika tiket dijual secara online. Siapa saja bisa membeli. Dicekal lewat deteksi domisili? Masih bisa pinjam identitas suporter tuan rumah. Dicegah dengan larangan menggunakan atribut tim tamu? Tetap bisa masuk karena pakai atribut bebas. Baru di dalam stadion mengeluarkan atribut klub kesayangannya.
Klub-klub pun bukan tanpa effort. Tim tuan rumah menyerukan tidak boleh ada suporter tamu yang datang. Ketika sudah ada yang terlanjur datang, diupayakan langkah evakuasi. Tim tamu juga tidak tinggal diam. Persebaya, misalnya, selain merilis himbauan jangan away, juga menggelar acara nonton bareng. Ini sebagai ikhtiar meminimalisasi pergerakan Bonek ke kandang lawan. Efektif? Bisa jadi. Namun, tidak bisa menggaransi tidak ada Bonek yang away.
Nah, ketika kemudian ada Bonek di Stadion Manahan (Solo) dan Jatidiri (Semarang), apakah salah Persebaya? Apalagi ternyata dua pertandingan itu berjalan adem-adem saja. Tidak ada kerusuhan antarsuporter. Kedua kubu suporter saling menyemangati tim masing-masing dengan sportif. Bonek tahu diri ketika merayakan kemenangan di kandang Persis. Bonek juga berbesar hati ketika Persebaya kalah di markas PSIS.
Bukankah pemandangan seperti ini yang kita inginkan? Bukankah ini yang juga diharapkan PSSI? Nyatanya, akal sehat kita tidak sama dengan Komdis. Pertandingan yang lancar dan kondusif pun tetap dijatuhi sanksi. Tidak hanya Persebaya, juga klub-klub lain. Pokoknya, pertandingan yang ada suporter tamu langsung diganjar vonis Komdis.
Padahal, bagi sejumlah klub, kedatangan suporter tamu adalah berkah. Klub-klub dengan fans base yang besar adalah tamu yang ditunggu-tunggu. Bonek, Viking, dan Jakmania, misalnya, adalah penghasil cuan ketika mendukungan tim pujaannya bertandang ke kandang lawan.
Apakah Komdis punya solusi? Entahlah. Apakah Komdis tahu bagaimana cara mencegah kedatangan suporter tamu? Rasanya juga tidak.
Sesuai statuta PSSI, anggota Komdis harusnya diusulkan oleh anggota dan dipilih dalam arena kongres. Tapi, Kongres PSSI pada 28 Mei lalu memutuskan menyerahkan kapada executive committee (exco). Dan, simsalabim, muncullah lima nama anggota komdis yang ternyata juga diisi orang-orang lama.
Sesuai namanya, Komdis harusnya punya tugas mulia. Menegakkan aturan pertandingan secara baik dan benar. Bukan malah asal menghukum dan menjadi mesin penghasil denda bagi PSSI. (*)
* Candra Wahyudi, Direktur Persebaya
